Menyelamatkan Bangunan Cagar Budaya
Posted on: November 20, 2017, by : wendy perdana

Menyelamatkan Bangunan Cagar Budaya

Inisiatif  mengatur perlindungan bangunan cagar budaya di Indonesia sudah ada sejak era kolonial saat Pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Monumenten Ordonantie (MO) pada tahun 1934. Kini MO sudah tidak berlaku lagi karena sudah terbit produk hukum bangsa sendiri yakni Undang-Undang No. 11 tahun 2010. Intinya, mengatur pengelolaan bangunan yang bernilai sejarah secara nasional dan memberi kewenangan kepada pemerintah daerah atau provinsi untuk membuat peraturan daerah pengelolaan bangunan bersejarah.

bangunan cagar budaya

Bangunan milik perorangan dapat dinyatakan oleh pemerintah sebagai cagar budaya, namun kepemilikannya tetap di tangan masyarakat. Selama ini masyarakat mengira semua bangunan cagar budaya harus milik pemerintah. Masyarakat dapat mengusulkan suatu bangunan sebagai bangunan bersejarah dengan syarat sebagai berikut:

  • Bangunan telah berusia 50 tahun atau lebih walaupun tidak mutlak yang penting bernilai sejarah
  • Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun
  • Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan
  • Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Lebih dari 60 persen bangunan cagar budaya di kota besar milik perorangan, perusahaan atau masyarakat, selebihnya  milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kondisi bangunan cagar budaya milik pemerintah relatif terawatt, namun yang menjadi milik masyarakat kondisinya mengkhawatirkan. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak sanggup untuk membiayai pemugaran. Di sisi lain, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak dapat membantu pendanaan pemugaran bangunan milik masyarakat karena APBN dan APBD hanya untuk aset pemerintah. Lazimnya pada bangunan bersejarah dilakukan revitalisasi yaitu kegiatan pengembangan untuk menumbuhkan kembali nilai penting cagar budaya dengan penyesuaian fungsi baru tanpa bertentangan dengan prinsip pelestarian. Tujuannya memberi nilai ekonomi dan pariwisata berkelanjutan. Perda pengelolaan bangunan ini di kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Medan mempunyai semangat yang sama yakni pengendalian bangunan bersejarah, situs dan kawasan bangunan bersejarah harus sesuai rencana kota. Begitu pula sebaliknya, rencana kota harus menunjang pelestarian bangunan ini. Namun terjadi banyak kendala di lapangan antara pelestarian bangunan bersejarah dengan pembangunan kota.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *